PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23
(2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dalam UndangUndang Dasar 3DVDO D\DW \DQJ EHUEXQ\L 3 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR BAHAN
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan Selasa, 12 April 2011 Dibaca kali Oleh : Parlindungan Sitinjak, Staf pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Aktivitas usaha pertambangan di Indonesia telah diatur secara jelas di dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Ini Dia! Ketentuan Perizinan Berusaha Pertambangan Terbaru
Proses perijinan pertambangan Quarry untuk proyek
1 WIUP WIUP (wilayah ijin usaha pertambangan) adalah surat ijin yang mengatur lokasi wilayah yang akan ditambang Jika kontraktor sudah menemukan lokasi quarry dan lokasi tersebut masuk Monday, January 10, 2022 Industri Mengenal Perbedaan Quarry dan Crushing Plant, Serta JenisJenisnya Material batu sangat dibutuhkan dalam dunia konstruksi Untuk memenuhi kebutuhan pasar, industri Mengenal Perbedaan Quarry dan Crushing Plant, Serta
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk UndangUndang tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun tentang 2009 Pertambangan Mineral Dalam undangundang No23 tahun 2010 disebutkan apabila dalam waktu 5 hari setelah WIUP dikeluarkan belum mengajukan surat permohonan IUP eksplorasi, surat WIUP Proses Perijinan Pertambangan Quarry Untuk Proyek Jalan PDF
(PDF) Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Dibidang
UndangUndang No 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Ada pula perlindungan serta kenaikan peranan serta energi bawa lingkungan Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi Undangundang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022 Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umumUU No 27 Tahun 2022 JDIH BPK RI
(PDF) Pengetahuan Terhadap Ilmu Perlembagaan, UndangUndang
Perlembagaan, undangundang dan Rukun Negara adalah dokumen yang sangat penting dalam sesebuah negara Seseorang warganegara seharusnya memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlembagaan(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang **) Pasal 18A (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Pesan yang ingin disampaikan dalam buku ini ialah bahwa Undangundang No4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan Pengaturan pembatasan perusahaan group yaitu pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa Daftar Perusahaan Tambang Terbesar di Indonesia
Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional Examining
dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK4 Unsur “kewenangan” dalam formulasi kerugian konstitusional untuk mengakomodasi kemungkinan lembaga negara bertindak sebagai pemohon dalam perkara pengujian UndangUndang Dalam konteks pengaturan “lembaga negara”, konstitusi tidak menyebutkan adanya “hak” dari lembaga negaraPolicy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan UndangUndang 560 Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019 menarik penggunaan paradigma judicial activism dan judicial restraints sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat Penelitian ini merekemomendasikan perlunya kajian yang lebih mendalam Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Peta Perundangundangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat
Pengaturan masyarakat hukum adat juga ditemukan dalam sejumlah undangundang Dalam konteks tata pemerintahan, pertama kali istilah masyarakat hukum adat ditemukan secara resmi di dalam undangundang yang berlaku di Indonesia adalah pada UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokokpokok Pemerintahan Daerah Di dalam undangKarya Yayak Yatmaka yang dibuat untuk mendukung perjuangan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah (Foto: Istimewa) Berita Baru, Nasional Gerakan Bersihkan Indonesia mendapati adanya dugaan pelanggaran hukum perizinan oleh pemerintah dalam pengadaan lahan dan pengelolaan tambang quarry di 3 Pelanggaran Hukum Perizinan Tambang Wadas oleh Pemerintah
Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan
Download PDF PERSPEKTIF Volume XIX No 3 Tahun 2014 Edisi September HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN Trisadini Prasastinah Usanti Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya email: aditris@ymail ABSTRAK UndangUndang Resi Gudang telah menciptakan